MASALAH BBM. SOLUSI.

JATINANGOR, MINGGU - Naiknya harga minyak dunia mencapai $107 AS per barrel membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pemotongan subisidi BBM, sehingga terjadi kenaikan harga sebesar Rp1.500,- /liter. Rencananya, kebijakan ini mulai diberlakukan per 1 April mendatang. Itu artinya BBM bersubsidi akan menyentuh angka Rp6.000,-/liter


Menyambut kebijakan ini saya akan memaparkan beberapa hal.


------------------------------------------------------------------------------------------------

UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 berbunyi:
‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.’

Disini, pemerintah sepenuhnya memiliki power menguasai sumber daya alam, namun dibalik itu pemerintah bertanggung jawab penuh mensejahterakan rakyatnya. Tanggung jawab seperti apa? Tentu tanggung jawab terkait Ketersediaan, Harga, dan Distribusi sumber daya untuk dinikmati rakyat. Tetapi yang terjadi tidaklah demikian!
Pemerintah menguasai namun tidak bertanggung jawab secara baik. Merujuk pada permasalahan inti ialah alasan pemerintah mengambil kebijakan pemotongan subsidi BBM dikarenakan harga minyak dunia naik. Disini terlihat pemerintah seakan-akan mengadukan nasib rakyatnya di pasar bebas.

Hei, kita bukan negara liberal, di mana kesejahteraan rakyatnya ditentukan oleh keadaan pasar. Kita adalah negara komando, di mana pemerintah memiliki kendali penuh untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah memiliki hak untuk ikut atau tidak dengan keadaan yang ada, dan untuk kasus ini (harga minyak dunia naik) seharusnya pemerintah tidak ikut!
Mengapa? Salah satunya karena banyak masyarakat miskin yang tercekik dengan naiknya harga BBM. Mengapa masyarakat miskin menjadi sorotan? Tentu karena masih banyaknya masyarakat miskin di negeri ini, 31 juta jiwa per 2010 menurut data BPS, dan kebetulan menentaskan kemiskinan adalah PR besar pemerintah.

Nelayan misalnya, mereka tentu merasa keberatan dengan naiknya harga BBM. Ikan saja belum tentu dapat, tapi sudah harus menombok biaya bahan bakar. Kalaupun ikan didapat, tentu harga akan dinaikkan untuk mengimbangi pengeluaran bahan bakar. Dengan harga ikan yang tinggi, besar kemungkinan pemintaan akan ikan minim. Hal ini bisa disebabkan oleh sikap reaktif dari masyarakat. Masyarakat bisa saja pindah haluan untuk tidak atau mengurangi konsumsi ikan dikarenakan harganya yang tinggi. Ini baru contoh kecil, belum contoh lain yang menimpa UMKM, tarif angkutan umum, dll.



KETIDAKMAMPUAN INFRASTRUKTUR MENYEBABKAN DIKUASAI

Dalam hitung-hitungan persentase kepemilikan saham, PERTAMINA memang lebih besar dibanding yang lain, rata-rata bandingnya 51:49.
Salah satu contohnya ialah PT BADAK, yang mana merupakan salah satu perusahaan penghasil gas terbesar di Indonesia, bahkan di dunia menurut http://id.wikipedia.org/wiki/Badak_NGL

Berikut persentase kepemilikan saham PT BADAK:

Pertamina : 55%
VICO Indonesia : 20%
Japan Indonesia LNG Co (JILCO) : 15%
Total E&P Indonesie : 10%


Tentu ini bukanlah kabar baik!
Data BP-Migas mengungkap, dari lima perusahaan migas terbesar di Indonesia, empat diantaranya adalah milik asing. Rangking pertama produksi dipegang oleh PT Chevron Pacific Indonesia (Amerika Serikat), diikuti PT Pertamina milik Indonesia, PT Total Indonesia E&P (Prancis), PT CoconoPhilips (Amerika Serikat), dan perusahaan asal China, CNOOC, SES.
(http://www.gatra.com/terpopuler/46-ekonomi/9877-pembodohan-dibalik-kenaikan-harga-bbm)


Minimnya pembangunan infrastruktur untuk menunjang bisnis di sektor minyak dan gas menyebabkan pemerintah meneken kontrak kerja sama jangka panjang dengan pihak asing untuk pengadaan infrastruktur. Tentu pembagian profit seperti saat ini (presentase kepemilikan saham) merugikan negara dalam jangka panjang pula!

Negara penghasil minyak kok ‘ngimpor’ minyak? Itulah negeriku, Indonesia.
Pertanyaannya kemudian, apa yang harus dilakukan saat ini? Kontrak sudah ditandatangani, SDA yang seharusnya dinikmati rakyat, dihisap asing!
Sekali lagi, apa yang harus dilakukan pemerintah?!

Beberapa tahun belakangan ini, mungkin belum lepas tentang perjuangan yang dilakukan seluruh rakyat Riau terhadap ladang minyak yang dinamai Block CPP. Perjuangannya terbukti telah membuahkan hasil terhadap pengelolahan Block CPP yang dahulu dibawah bendera Chevron, kini dikelolah oleh BUMD, PT Bumi Siak Pusako bersama dengan Pertamina.

Sejarah perjuangan ini dapat dijadikan acuan untuk ladang-ladang minyak yang akan habis masa kontraknya di Indonesia. Salah satunya ialah Blok Siak yang akan habis masa kontraknya dengan Chevron tahun depan (2013) , namun sudah beredar kabar Chevron telah memasukan proposal sejak 2011 pada menteri ESDM terkait perpanjangan kontrak. Inilah yang harus menjadi tugas kita bersama pemerintah, untuk bisa kembali menegakkan pasal 33 sebagaimana mestinya.
Membuka peluang sebesar-besarnya untuk anak negeri mengelola minyak dan gas. Perlelangan nanti haruslah menjadi sorotan utama kita bersama, jangan lagi pimpinan kita menjadi ‘kacung’ kaum kapitalis!
Selain itu, perjuangan ini harus diikutsertakan dengan peningkatan skill dan infrastruktur pengelolaannya sumber daya.

Bila satu per satu ladang minyak bisa kembali ke tangan kita, mudah-mudahan ke depannya negeri ini bisa lebih sejahtera dan makmur seperti yang diharapkan.
http://www.antaranews.com/berita/292595/rakyat-mengeluh-stop-perampasan-tanah-riau Read More..

Di SPBU malam ini..

Saya: Pertamax seliter pak..
Aa: ok (bukannya bilang dari nol, malah 'ok' -_-, prosedur mulai ditinggalkan rupanya)

.....

Saya: Aa, BBM naik kapan sih?
Aa: aduh, kurang tau yaa. gak tau april, gak tahu mei. harga barang-barang pasti naik lagi..

Saya: jadi bapak gak setuju nih BBM naik?!
Aa: ya enggak lah aa! saya gak setuju! (sambil menarik selang BBM)


Saya: tapi kabarnya ada BLT (bantuan langsung tunai) lho.. nah itu gimana?
Aa: aahhhh gak ada itu! bohong! bohong bohong bohong!

saya: hahahaha.. iya deh aa, nuhun yaa!

------------------------------------------------------------------------------------------------


sebegitu tidak dipercayainya kah pemerintah? :)

Read More..

Industri Farmasi atau Industri 'Obat'?

percis kemaren banget, dosen gue bicara soal bisnis farmasi di Indonesia, yang pada intinya harga jual obat di masyarakat pada saat ini lumayan mencekik.

kok bisa?

selain karena adanya konspirasi antara agen obat dengan dokter apotek dalam hal menentukan obat apa yg bakal dipake, selisih harga jual obat dari produsen obat sampai di apotek sangatlah jauh!

habis kelas, gue langsung cabut ke kosan, dan browsinggggggggg tuk buktiin.....


ok, yang pertama terkait konspirasi.
ini cerita lama, di mana agen obat udah kontak-kontakan dengan dokter sebelumnya,

'entar pasien lo diarahin untuk beli obat xxx aja. entar lo dapet fee sesuai dengan seberapa banyak lo jual obat gue, oke?! *senyum setan*

kurang lebih percakapan gaulnya seperti itu.

sebenernya sih gue gak yakin dokter ikutan praktek beginian, karena kalo di inget-inget ada sumpah dokter yang seharusnya selalu dia inget dalam praktek ke-dokterannya.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

kemudian masalah yang ke dua, terkait selisih harga obat yg mahal,
ketika gue coba search dan buktiin, gue ga dapetin datanya.
(rahasia perusahaan kali ya makanya ga di publish :p)

cuma ini yg gue dapet, perbandingan harga obat yang jauh di dua negara, https://doktersyhura.wordpress.com/sistem-kesehatan/dokter-dan-perusahaan-farmasi/


TAPI,
gue masih yakin kalo selisih harga jual di pabrik dengan apotek itu jauh.
tahunya dari mana??

kalo lo biasa ke apotek, pernah lihat banner atau tulisan-tulisan yang sifatnya information gak?
contohnya,

'harga tertinggi obat xxx adalah Rp13.000' misalnya.

nah, menurut gue, info ini mungkin usaha pemerintah atau si PBF untuk ngelindungin konsumen dari permainan harga yang cenderung mencekik.

*PBF= Pedagang Besar Farmasi. Pabrik obat lah kasarannya.

kalo udah gini,
gue rasa ini masalah BESAR, ga main-main lah, masalah kesehatan!

ketika ada orang terlantar karena ga mampu beli obat yg cenderung mahal,
itu sama seperti lo ngelihat orang lagi sakau tapi ga punya duit buat beli 'obat'.



SAKIT Read More..

Keadaan UKM (Usaha Kecil Menengah) Saat Ini dan Situasi Mendatang

UKM memiliki banyak peran positif dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, antara lain:

* Menjaga kestabilan ekonomi
* Penyerapan tenaga kerja
* Pengembangan dunia usaha
* Pemasukan APBN/APBD melalui sektor pajak


Tentu untuk mendukung hal tersebut di atas, dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Peran pemerintah dibutuhkan untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan operasional sebuah UKM.
Berikut beberapa kendala yang kerap dialami UKM:

* Akses pasar
* Modal
* Teknologi


Actually, sejauh ini sudah ada beberapa program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, contohnya pembiayaan modal ventura, bimbingan dalam mengembangkan bisnis, dan lain-lain.
Konkrit, bentuk dukungan jelas sudah ada, namun seharusnya masih perlu di-maximal-kan lagi.

Tapi yang harus digarisbawahi di sini ialah bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab akan kemajuan perkembangan UKM di Indonesia, melainkan UKM itu sendiri juga ikut andil dalam memajukan usaha.

Maka dari itu diharapkan adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah dan UKM, mengingat di tahun 2020 mendatang akan datang masanya peredaran produk barang/jasa yang tidak lagi terhalang oleh batasan negara di kawasan ASEAN, atau dengan kata lain perdagangan antar negara akan semakin mudah (tertuang dalam kesepakatan Bali Concord II).


Di satu sisi,
hal ini dapat membawa dampak positif apabila UKM di Indonesia mampu bersaing dengan produk/jasa dari negara lain, namun akan menjadi negatif apabila sebaliknya.

Oleh karena itu, mudah-mudahan di waktu yang tersisa ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro-UKM guna membimbing dan mengarahkan UKM secara tersistem (mungkin melalui rancangan program nasioal) dengan harapan UKM dapat berkembang dengan pesat dan mampu bersaing di era 2020 nanti Read More..

Suatu kali di kelas riset operasi

Mr. Anang says,

.....Melakukan perencanaan=Merencanakan setengah keberhasilan.
Tidak melakukan perencanaan=Merencanakan kegagalan.

Memang, perencanaan tidak menjamin keberhasilan, tapi setidaknya kemungkinan untuk berhasil ada, dibanding tidak merencanakan sama sekali! Read More..

generasi muda di mata endank soekamti.

pemuda pemudi di jaman sekarang pergaulan semakin bebas tidak terkendali.
tak perduli siang tak perduli malam, tak perduli apa kata semua orang

endank soekamti. Read More..